UKL-UPL

Detail Layanan

UKL-UPL

UKL-UPL disebut juga Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Sedangkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Persyaratan Pengurusan UKL-UPL

• Surat Permohonan
• KTP Pemohon/Direksi dan KTP Pelaksana UKL-UPL
• Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA
• PKKPR/Pra KKPR
• Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
• SK Pendirian Kemenkumham dan Perubahannya
• Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
• Rincian Teknis B3
• ANDALALIN (Analisa Dampak Lalu Lintas)
• Pertek BPN
• Blok Plan/Site Plan
• NPWP Perusahaan
• Kepemilikan Lahan PPJB/Sertifikat/AJB/Sewa
• Peil Banjir
• Rekomendasi TPSS, PJU, TPU
• Rekom Kepala Desa/Camat

Dasar Hukum

• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Permen LHK Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang wajib AMDAL, UKL UPL dan SPPL
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
• Permen LH Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
• Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
• Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

Download Dasar Hukum

Prosedur Pengurusan UKL-UPL